Ketua Komisi VIII DPR Sebut Gus Irfan Bakal Menteri Haji
medianews – Ketua Komisi VIII DPR, Yulianto, menyatakan bahwa tokoh muda dan berpengalaman, Gus Irfan, memiliki peluang besar untuk menduduki posisi Menteri Haji dan Umrah di Kabinet mendatang. Pernyataan ini muncul dalam wawancara terkait persiapan pemerintah menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan strategi pengelolaan umrah secara profesional.
Profil Gus Irfan
Gus Irfan dikenal sebagai sosok yang aktif di dunia keagamaan, pendidikan, dan sosial. Ia memiliki pengalaman dalam manajemen organisasi Islam, pemberdayaan jamaah, serta koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait haji dan umrah.
Ketua Komisi VIII DPR menilai, pengalaman Gus Irfan dalam berbagai organisasi keagamaan menjadikannya calon yang tepat untuk memimpin kementerian yang menangani layanan haji dan umrah.
“Beliau memahami seluk-beluk ibadah haji, mulai dari pelayanan jamaah hingga pengelolaan logistik. Ini menjadi modal penting untuk memastikan ibadah haji berjalan lancar dan profesional,” ujar Yulianto, Selasa (27/8).
Tantangan Menteri Haji
Kementerian Haji dan Umrah memiliki tugas strategis, terutama dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah, memperbaiki sistem pendaftaran, serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Yulianto menambahkan, “Menteri Haji harus bisa menyeimbangkan antara pelayanan spiritual dan manajemen administratif. Gus Irfan memiliki kombinasi pengalaman dan pemahaman agama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.”
Dukungan DPR dan Stakeholder
Ketua Komisi VIII DPR menegaskan bahwa DPR akan mendukung calon menteri yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan jamaah.
Beberapa tokoh organisasi keagamaan menyambut positif peluang Gus Irfan. Mereka menilai sosoknya mampu membawa inovasi dalam pelayanan haji, termasuk penggunaan teknologi digital untuk pendaftaran, pemantauan, dan edukasi jamaah.
Harapan Masyarakat dan Jamaah
Masyarakat berharap Menteri Haji dan Umrah dapat menghadirkan sistem yang lebih efisien, meminimalkan antrean dan birokrasi, serta memastikan jamaah mendapatkan layanan yang nyaman dan aman.
Yulianto menekankan bahwa figur yang dipilih harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, maskapai penerbangan, operator umrah, dan pemerintah Arab Saudi, agar semua proses berjalan lancar.
Perspektif Profesional dan Agama
Selain pengalaman administrasi, calon Menteri Haji perlu memiliki integritas tinggi, pemahaman agama yang mendalam, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan jamaah. Gus Irfan dinilai memenuhi kriteria tersebut, sehingga mendapatkan sorotan positif dari DPR dan masyarakat.
“Calon menteri harus menjadi teladan, menjaga kepercayaan jamaah, dan mampu menjalankan program yang mengedepankan pelayanan prima,” ujar Yulianto.
Kesimpulan
Pernyataan Ketua Komisi VIII DPR tentang peluang Gus Irfan menjadi Menteri Haji menyoroti pentingnya figur berpengalaman dan berintegritas dalam mengelola ibadah haji dan umrah. Dengan dukungan DPR, stakeholder, dan masyarakat, diharapkan kementerian dapat menjalankan fungsinya secara profesional, efisien, dan amanah, memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia.
