Ribuan Buruh Geruduk DPR RI, Desak Pemerintah Naikkan Upah Minimum Nasional

by diky · November 6, 2025

medianews.web.id Gelombang massa buruh kembali memadati kawasan Gedung DPR RI, Jakarta. Dengan mengenakan atribut serba merah dan membawa bendera organisasi, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah minimum nasional.

Mereka datang secara bergelombang dari berbagai arah, terutama melalui Jalan Gatot Subroto, dengan melakukan long march menuju depan kompleks DPR RI. Aksi ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat di jalur lambat arah Slipi. Meski situasi ramai, aparat kepolisian sudah mengantisipasi dengan menyiapkan barikade dan mengatur arus kendaraan agar tetap terkendali.

Sorak-sorai peserta aksi terdengar lantang diiringi tabuhan genderang dan peluit. Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan pesan-pesan protes seperti “Naikkan Upah Sekarang!”, “Tolak Upah Murah!”, dan “Pekerja Bukan Robot, Kami Butuh Hidup Layak!”.

Tuntutan Kenaikan Upah dan Revisi Regulasi

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah kenaikan upah minimum nasional. Para buruh menilai bahwa upah yang berlaku saat ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup layak di tengah melonjaknya harga barang dan biaya hidup di berbagai kota besar.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap merugikan pekerja, khususnya dalam hal pengupahan dan sistem kontrak kerja.

“Sudah terlalu lama kami menunggu kebijakan yang berpihak pada buruh. Kenaikan harga sembako, transportasi, dan perumahan tidak sebanding dengan kenaikan gaji. Pemerintah harus hadir, bukan hanya untuk investor tapi juga untuk pekerja!” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Beberapa perwakilan serikat pekerja menilai bahwa regulasi yang berlaku saat ini lebih banyak berpihak pada kepentingan pengusaha dibandingkan kesejahteraan pekerja. Mereka menuntut adanya revisi formula penetapan upah minimum agar memperhitungkan inflasi dan kebutuhan dasar masyarakat pekerja.

Solidaritas dari Berbagai Daerah

Menariknya, aksi ini tidak hanya diikuti oleh buruh dari Jabodetabek, tetapi juga oleh perwakilan dari berbagai daerah seperti Bandung, Karawang, Cilegon, Surabaya, hingga Medan. Mereka datang dengan bus dan truk untuk bergabung dalam satu suara memperjuangkan hak yang sama.

Koordinator aksi menyebut bahwa kedatangan buruh dari luar daerah adalah bentuk solidaritas nasional. “Kami datang dari jauh untuk menyampaikan suara yang sama. Hidup layak adalah hak semua pekerja, bukan hanya mereka yang bekerja di ibu kota,” ujar salah seorang peserta dari Karawang.

Bahkan, sejumlah organisasi mahasiswa turut bergabung sebagai bentuk dukungan moral. Mereka menyatakan bahwa perjuangan buruh dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama: memperjuangkan keadilan sosial dan kebijakan ekonomi yang lebih manusiawi.

Pengamanan dan Kondisi di Lapangan

Aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP terlihat berjaga di sekitar gedung DPR RI. Puluhan kendaraan taktis disiagakan di sepanjang jalan utama untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan.

Meski jumlah massa cukup besar, aksi berlangsung damai. Para peserta terlihat tertib dan mengikuti arahan dari koordinator lapangan. Mereka juga mendapat fasilitas mobil komando untuk menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara.

Sementara itu, petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka-tutup di jalur lambat Jalan Gatot Subroto. Kendaraan pribadi dan transportasi umum diarahkan melewati jalur alternatif agar tidak terjadi kemacetan total.

Beberapa pengendara sempat mengeluhkan kepadatan lalu lintas, tetapi sebagian besar memahami bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Respons DPR dan Pemerintah

Sejumlah anggota DPR RI dikabarkan menerima perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapat kompleks parlemen. Dalam pertemuan itu, delegasi serikat pekerja menyerahkan naskah tuntutan resmi, yang mencakup tiga poin utama:

Kenaikan upah minimum nasional minimal 15%.
Revisi regulasi pengupahan dalam UU Cipta Kerja.
Penghapusan sistem outsourcing di sektor-sektor esensial.

Pihak DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan serikat pekerja untuk membahas formula baru dalam penetapan upah.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian terhadap kondisi ekonomi makro, inflasi, dan produktivitas nasional sebelum menetapkan kebijakan pengupahan baru.

Perspektif Ekonomi dan Sosial

Artikel ini mencatat bahwa tuntutan buruh terkait kenaikan upah bukanlah isu baru. Setiap tahun, menjelang penetapan upah minimum, selalu muncul perdebatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Namun, tahun ini tekanan ekonomi terasa lebih berat karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup urban.

Menurut ekonom ketenagakerjaan, kenaikan upah memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas industri. Jika kenaikan dilakukan secara drastis tanpa kalkulasi, dikhawatirkan bisa menurunkan kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru.

Meski begitu, mayoritas pakar sepakat bahwa kesejahteraan buruh tidak boleh diabaikan. “Buruh adalah tulang punggung perekonomian. Jika daya beli mereka turun, maka konsumsi nasional juga ikut melemah,” ujar salah satu pengamat ekonomi.

Penutup: Suara Buruh, Cermin Ekonomi Bangsa

Aksi demonstrasi di depan DPR RI ini menjadi simbol bahwa isu upah dan kesejahteraan buruh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ribuan buruh yang datang dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan masih menjadi persoalan nyata di Indonesia.

Artikel ini menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan hanya tentang angka nominal di slip gaji, tetapi juga tentang martabat, keadilan sosial, dan hak untuk hidup layak. Pemerintah diharapkan mendengar suara mereka dan merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pekerja, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semu.

Dengan semangat solidaritas yang tinggi, ribuan buruh meninggalkan gedung DPR RI sambil menyanyikan lagu perjuangan. Mereka berharap perjuangan hari ini bukan sekadar teriakan di jalan, melainkan langkah nyata menuju perubahan yang lebih adil bagi seluruh pekerja Indonesia.