EV di RI Tak Lagi Bebas Pajak, Bagaimana Global?

Indonesia Ubah Skema Pajak Kendaraan Listrik
Kebijakan baru pemerintah membuat kendaraan listrik di Indonesia tidak lagi sepenuhnya bebas pajak. Hal ini merujuk pada aturan terbaru dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Meski demikian, insentif masih tetap ada, hanya saja bentuk dan penerapannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perubahan ini menandai fase baru dalam kebijakan transisi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Peran Insentif dalam Adopsi Kendaraan Listrik
Insentif pajak selama ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Selain membantu menekan harga, kebijakan ini juga bertujuan mengurangi emisi dan polusi udara.

Banyak negara di dunia masih mempertahankan insentif tersebut sebagai strategi mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik.

Amerika Serikat dan Skema Kredit Pajak
Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang cukup agresif dalam memberikan insentif kendaraan listrik. Pemerintah memberikan kredit pajak hingga US$7.500 bagi pembeli kendaraan listrik.

Namun, insentif ini tidak diberikan secara tunai, melainkan sebagai pengurang pajak (non-refundable). Artinya, manfaat yang diterima hanya sebatas mengurangi kewajiban pajak, bukan dikembalikan dalam bentuk uang.

Selain itu, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti batas penghasilan pembeli, penggunaan kendaraan di dalam negeri, serta spesifikasi teknis kendaraan seperti kapasitas baterai minimal dan batas harga kendaraan.

Syarat Ketat untuk Mendapatkan Insentif
Tidak semua kendaraan listrik di Amerika Serikat bisa mendapatkan insentif. Kendaraan harus memenuhi syarat seperti kapasitas baterai minimal 7 kWh, berat kendaraan tertentu, serta diproduksi oleh pabrikan yang memenuhi kriteria.

Selain itu, kendaraan juga harus dirakit di Amerika Utara dan memiliki harga jual yang tidak melebihi batas tertentu, yaitu sekitar US$80.000 untuk jenis tertentu dan US$55.000 untuk kategori lainnya.

Perbandingan dengan Negara Lain
Dibandingkan Indonesia yang mulai mengurangi pembebasan pajak, banyak negara lain masih mempertahankan insentif sebagai daya tarik utama. Beberapa negara bahkan memberikan subsidi langsung, pembebasan pajak penuh, hingga fasilitas tambahan seperti parkir gratis dan akses jalur khusus.

Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, tergantung pada kondisi ekonomi dan target lingkungan mereka.

Arah Kebijakan ke Depan
Perubahan kebijakan di Indonesia bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyeimbangkan antara insentif dan penerimaan negara. Meski tidak lagi sepenuhnya bebas pajak, dukungan terhadap kendaraan listrik tetap ada dalam bentuk lain.

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara harga, insentif, dan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca Juga : Prajogo Pangestu Pangkas Saham Dukung Reformasi

Cek Juga Artikel Dari Platform : liburanyuk